Peran sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran sentral dalam perkembangan yang ada pada peserta didik, di mana sekolah dijadikan lingkungan menuntut ilmu dan juga pembentukan moral peserta didik agar lebih baik saat di dalam masyarakat. Pendidikan yang didapat di sekolah merupakan sebuah proses bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik, dengan tujuan supaya terbentuk keperibadian yang unggul. Keperibadian yang unggul ini memiliki makna yang cukup dalam, yaitu pribadi yang bukan hanya pintar secara akademis tapi juga baik secara karakter (Ahmad D. Marimba). Dalam rangka meningkatkan standar moral bangsa yang dinilai makin menurun, sekolah-sekolah mulai gencar meggalakkan pendidikan karakter bagi siswa-siswinya dengan menerapkan berbagai macam aturan di dalam sekolah. Peraturan sekolah berarti suatu tatanan atau kebijakan yang dibuat untuk mengatur sesuatu hal yang dianggap menyimpang. Harapannya di sekolah tersebut semua anggota yang berada di lingkungan sekolah khususnya murid dapat menaati aturan dengan tertib, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah dibuat atas dasar kesepakatan bersama.

Peraturan sekolah disini lebih mengarah ke kedisiplinan karena disiplin merupakan salah satu kesadaran diri yang muncul dari batin untuk mengikuti dan menati peraturan-peraturan,nilai-nilai, dan hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan sekolah. Dalam mendidik, disiplin berperan mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membina, dan membentuk perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditanamkan tentunya agar siswa menjadi pribadi yang baik dan berguna juga dilingkungan masyarakat. Proses dari pendisiplinan itu dapat dilakukan dengan cara membuat aturan-aturan yang telah disepakati bersama di area atau lingkungan sekolah. Aturan sekolah itu sendiri  harus berisi dengan hal-hal yang baik dan membangun. Dengan demikian bisa membuat siswa menjadi termotivasi untuk melakukannya, sehingga lama kelamaan hal tersebut akan menjadi kebiasaan yang baik bagi para siswa. Untuk itulah penerapan sistem poin sebagai cacatan perilaku peserta mulai digunakan sebagai sebuah cara untuk menertibkan peserta didik yang “nakal” di lingkungan sekolah.

Walaupun terjadi perubahan terhadap tingkah laku dari siswa di dalam sekolah. Pembuatan aturan-aturan yang menjadi sebuah pedoman bertingkah laku di dalam sekolah, dengan harapan aturan tersebut diinternalisasikan menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi para siswa. Untuk itulah penerapan sistem poin sebagai cacatan perilaku peserta mulai digunakan sebagai sebuah cara untuk menertibkan peserta didik yang “nakal” di lingkungan sekolah. Namun siswa dalam menjalani peraturan di dasarkan dengan ketakutan atas dampak yang di timbulkan jika pelanggaran tersebut dilakukan. Ketakutan itu muncul karena ada dominasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekolah-sekolah dengan membentuk aturan-aturan yang seakan-akan membatasi gerak aktivitas yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Siswa dibuat patuh dengan aturan dan wajib di internalisasi di dalam kehidupan sehari-hari dengan anggapan akan menjadi seseorang yang “disiplin”. BK dijadikan sebuah lembaga dalam melenggangkan kekuasaan sekolah terhadap siswa yang memiliki sifat untuk memaksa siswa dalam menuruti apa yang diinginkan sekolah dalam menciptakan bentuk siswa yang memiliki “karakter moral”. Sehingga sebenarnya siswa terhegemoni dengan kekuasaan berdasarkan persetujuan yang terdapat di lingkup sekolah yang menggiring terjadinya penindasan pihak sekolah terhadap siswa.